Sistem Ekonomi pada Masa Orde Lama

Sistem Ekonomi pada Masa Orde Lama dan Ekonomi Trisakti

Diposting pada

Perekonomian awal kemerdekaan sangatlah buruk di mana pemerintah belum membentuk suatu kebijakan bahkan sistem pemerintahan yang diharapkan.

Pada awal kemerdekaan 1945 Indonesia masih dengan sistem ekonomi yang sangat buruk. Ditandai dengan inflasi di mana-mana, pengerukan kekayaan alam pada masa penjajahan bahkan sampai blokade ekonomi dari kolonial Belanda yang belum rela Indonesia merdeka.

Demi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut Indonesia mencoba menggunakan sistem pemerintahan Liberal dan secara langsung akan berpengaruh kepada kebijakan perekonomian. Namun ternyata sistem ekonomi ini tidak berdampak bagi Indonesia malah menambah kekacauan kareana banyak juga pemberontakan dari dalam.

Hal ini berlanjut pada tahun 1955 di mana Indonesia mencoba menggunakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini segala bidang pemerintahan dipimpin oleh presiden. Termasuk juga sistem Ekonomi, di mana presiden sebagai pemengang kuasa.

Namun sistem ini  ternyata juga tidak berdapak baik. Ditambah presiden yang melakukan politik Mercusuar dimana membuat olimpiade dan membutuhkan banyak dana,tetapi kas negara menipis. Hal itu sangat memperburuk ekonomi masa Orde baru.

Dalam hal ini sistem politik maupun ekonomi malah cenderung ke timur hal ini ditandai dengan pembentukan Poros Jakarta-Pekking. Namun sistem ini mulai meredup ketika meletusnya G30SPKI.

Namun lahirlah  Ekonomi Trisakti dimana ekonomi ini di jelaskan pada pidato Ir. Soekarno yang berjudul Nawaksara. Pidato ini disampaikannya di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 22 juni 1966, Soekarno menjelaskan pada bagian II. Landasan Kerja Melanjutkan Pembangunan dan berdikari dalam perekonomian.

Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Masa Demokrasi Liberal merupakan masa di mana Indonesia menggunakan prinsip-prinsip liberal dalam sistem politik maupun sistem ekonominya, Indonesia memasuki demokrasi liberal berlangsung sejak tahun 1950.

Sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal ini menganut sistem ekonomi sesuai dengan teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Demokrasi liberal ini tidak berlangsung baik sebab dengan perekonomian yang bertumpu pada pengusaha, pengusaha pribumi masih kalah saing dengan pengusaha nonpribumi seperti pengusaha Cina.

Hal inilah yang kemudian menjadikan demokrasi liberal semakin memperburuk perekonomian di Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki buruknya perekonomian maka dilakukan berbagai usaha, antara lain:

Gunting Syafruddin

Operasi Gunting Syafruddin merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, yang merupakan Mentri Keuangan dalam Kabinet Hatta II.

Kebijakan Gunting Syafruddin merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga menurun. Dalam pelaksanaannya operasi ini memiliki dampak negatif pada masa orde lama, antara lain:

  • Kebijakan ini bukannya malah memperbaiki keadaan tetapi semakin menyiksa rakyat karena kebijakan ini seolah hanya dibuat demi kepentingan pemerintah untuk menutupi hutang dengan memotong nilai rupiah.
  • Kebijakan sanering ini menyebabkan likuiditas dimana-mana, likuiditas sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo.
  • Depresi nilai rupiah yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai rupiah dan semakinmenurun hingga nilainya tidak berharga.
Program Benteng

Program benteng dilakukan pada masa Kabinet Natsir, program ini memfokuskan pada pertumbuhan wiraswasta pribumi dan membatasi import barang asing agar pengusaha pribumi dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Program ini juga mendorong pengusaha pribumi dengan mendorong importir asing dan memberikan lisensi kepada pengusaha pribumi. Namun sayang program ini tidak berjalan dengan semestinya sebab perilaku warga Indonesia yang cenderung konsumtif dan karena inilah susah untuk bersaing dengan pengusaha asing atau non-pribumi.

Nasionalisasi De Javasche Bank

De Javasche Bank yang sekarang dikenal dengan Bank Indonesia merupakan bank yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Pergantian ini terjadi pada 15 Desember 1951 lewat UU No. 24 tahun 1951.

Munculnya Nasionalisasi De Javasche Bank terjadi ketika ekonomi Indonesia sedang kacau dan perlunya suatu lembaga yang dapat dijadikan tumpuan dan penyelamat bagi perekonomian Indonesia, dipilihnya De Javasche Bank karena sudah berdiri sejak masa pemerintahan Belanda dan paling mengerti mengenai perkembangan perekonomian Indonesi sejak masih berupa Hindia Belanda.

Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi Ali Baba berlangsung selama kabinet Ali Sastroamijoyo I, sistem ekonomi Ali-Baba ini diprakasai oleh Mr Iskak Cokrohadisuryo. Sitem ekonomi Ali-Baba pada intinya adalah menggalang kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha Cina.

Pembubaran Sepihak Atas Hasil Konferensi Meja Bundar

Melalui UU No. 13 Tahun 1956 Indonesia membatalkan seluruh hasil perjanjian KMB termasuk masalah Irian Barat. Sejak saat itu Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan hasil KMB dan Belanda merasa Indonesia melanggar perjanjian.

Akibatnya banyak pengusaha Belanda di Indonesia yang menjual perusahaanya, namun karena pribumi yang tidak sanggup membeli maka jatuh ke tangan pengusaha non-pribumi dan hal itu semakin memperburuk perekonomian Indonesia.

Akhirnya dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 menandakan berakhirnya Demokrasi Liberal di Indonesia. Karena keadaan Indonesia yang semakin buruk maka Presiden Soekarno melakukan tindakan inkonstitusional yang diwujudkan dalam dengan pengeluaran Dekrit Presiden ini. Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan, antara lain:

  1. Konstituante dibubarkan.
  2. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia.
  3. Membentuk MPRS dan DPAS.

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1959-1965 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpimpin atau biasa kita sebut dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dipimpin oleh oleh penguasa yaitu presiden.

Dari pergantian sistem pemerintahan ini juga mendukung adanya sebuah pergantian di bidang lainnya seperti ekonomi misalnya. Pergantian pemerintahan ini di tandai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

  1. Dibubarkanya konstituante
  2. Tidak berlakunya UUD’S dan berlakunya kembali UUD 1945
  3. Dibentuknya MPRS dan DPAS.

Hal tersebut berawal dari demokrasi liberal yang di rasa kurang cocok terhadap jati diri bangsa Indonesia yang kemudian membuat Presiden Soekarno mengganti sistem pemerintahan.

Dalam hal ini presiden berharap dengan adanya demokrasi terpimpin membuat ekonomi bangsa berkembang karena pada masa demokrasi sebelumnya mengalami keterpurukan. Ditambah terjadinya pemberontakan di dalam negeri oleh sekelompok orang yang memiliki ideologi sendiri membuat kas negara menipis untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut (Sholehudin, 2015).

Dalam sistem ekonomi pada sistem pemerintahan sebelumnya dirasa kurang karena lebih dirasa memberatkan rakyat dari pada kemakmuran rakyat. Dimana ketakukan akan terjadinya ketimpangan sosial pada masa demokrasi liberal berlaku yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Selain itu demokrasi liberal membuat para penguasa bertidak secara sewenang-wenang penjatuhan kabinet itu sudah lumrah terjadi pemberontakan dan ketidakpuasan itu wajar terjadi. Namun dalam pembentukan demokrasi terpimpin ini sektor ekonomi di pimpin oleh pemerintah.

Di mana semua perecananan yang berkaitan konsumsi, distribusi dan produksi di kelola dan di pimpin oleh presiden selaku kepala negara. Selain itu harga kebutuhan pun di tetapkan oleh pemerintah sebagai pemeggang kekuasaan tertinggi. Semua peraturan dalam hal ekonomi dibuat pemerintah. Dalam ekonomi demokrasi Terpimpin menurut pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dipegang oleh pemerintah, swasta dan koperasi.

Dalam sistem ekonomi ini pemerintah lebih menekankan kepada 3 pilar di atas dalam usaha menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Karena kita tau bahwa 3 pilar merupakan usaha yang berada di naungan pemerintah untuk mencapai target yang akan di capai. Dengan cara dalam bidang produksi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri terutama bahan-bahan pokok.

Lalu dalam bidang distribusi pemerintah berusaha melakukan kegiataan agar semua kebutuhan masyarakat terpenuhi termasuk dalam daerah tercencil sekalipun. Selanjutnya untuk kegiatan konsumsi pemerintah melakukan kegitaan ekspor/impor untuk menunjang kebutuhan kita tau dalam produksi tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi maka di lakukan ekpor/impor. (Darani, 2018)

Dalam hal ini pada masa penerapan ekonomi dalam Demokrasi Terpimpin  ada beberapa program yang di jalankan pemerintah:

Program Impor dan ekspor

Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah melakukan kegiatan eksport dan impor. Hal ini di karenakan hasil dari inflasi ekonomi masa parlementer dan kenaikan penduduk yang cukup signifikan.

Hal ini yang membuat pemerintah giat untuk melakukan kegiatan ekspor di mana kita tau bahwa pada tahun 1960 pertambahan penduduk Indonesia  sebanyak  1,5 Juta sedangkan cadangan beras kita atau hasil produksi beras kita adalah 8,2 ton.

Pada tahun 1960 jumlah seluruh penduduk sebanyak 90 juta penduduk yang membutuhkan  9 ton beras. Tak hanya itu gaji tentara dan guru sebagian diberikan beras sebagai pengganti gaji rill. Dari hal ini membuat  pemerintah membutuhkan pasokan beras cukup banyak. Lalu pemerintah meminta adanya impor dari Amerika Serikat yang pada masa itu mereka memiliki hasil lebih jadi bisa di ekspor ke Indonesia. (Amalia, 2018)

Pembuatan poros ekonomi Jakarta-Pekking

Pembuatan poros Jakarta Peking secara tidak langsung mengundang simpatik negara lain. Amerika bergerak karena mereka tau politik yang di lakukan Indonesia  terlalu condong ke Timur hal ini membuat Amerika memiliki niatan memberi pinjaman  kepada Indonesia agar bisa berdikari sendiri.

Amerika memberikan pinjaman  melalui program SAC pada 5 November 1960 senilai 16 juta dollar kepada Indonesia. Tak hanya itu mereka juga membuatkan sebuah infrastruktur yang mendukung program tersebut

  1. Proyek Jatiluhur: dalam pemberian pengairan daerah Jawa Barat
  2. Padi Contra: membuat sebuah lumbung dan memberikan sebuah bantuan kepada petani yaitu irigasi .
  3. Pembuatan tempat pembibitan : yaitu dengan  memperbaiki dan mengelolanya dengan baik
  4. Pebuatan pupuk:Dengan melakukan penimbunan di berbagai daerah yang ada. (Amalia, 2018)
Koperasi

Pembentukan dan penyebar luas koprasi, menjadi agenda pemerintah dalam masa Demokrasi Terpimpin, dimana koprasi yang berasas Kekeluargaan. Kekeluargaan dalam hal ini masyarakat membuat dan mengembangkan usahanya secara bersama-sama demi memperoleh keuntungan bersama. Koprasi juga menghimpun tidak hanya uang namun dalam bidang lainnya seperti pertanian dll. Dari hal ini pemerintah menginginkan agar ekonomi kembali pulih. (Darani, 2018)

Devaluasi Mata Uang

Dalam hal ini pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang rupiah oleh pemerintah. Uang kertas yang nominalnya Rp 5000 di devaluasi menjadi Rp 50 dan Rp 1000 menjadi Rp 10. Selain itu, pemerintah juga membentuk Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi dimana tugasnya yaitu mencetak, mengedarkan, mengawasi peredaran uang serta menarik pengedaran uang.

Ekonomi Trisakti dan Kebijakannya

Ekonomi Trisakti ini muncul karena adanya kolonialisasi disegala bidang, salah satunya ekonomi. Pada pidatonya yang berjudul Nawaksara, yang disampaikannya di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 22 juni 1966, Soekarno menjelaskan pada bagian II. Landasan Kerja Melanjutkan Pembangunan.

Dalam Trisakti bagian ke tiga : bahwa kita dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat itu tetap tegap berpijak dengan kokoh-kuat pada landasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari dalam ekonomi, sekali lagi, berdikari dalam ekonomi.

Khusus mengenai Prinsip Berdikari ingin saya tekankan apa yang telah saya nyatakan dalam pidato Proklamasi 17 Agustus 1965, yaitu, bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerjasama Internasional, terutama diantara semua Negara yang baru merdeka.

Jangan ditolak, yang ditolak oleh Berdikari, adalah ketergantungan kepada imperialisme, bukan kerjasama yang sama derajat dan saling menguntungkan.

Dan dalam rencana ekonomi perjuangan yang saya sampaikan bersama ini, maka, Saudara-saudara dapat membaca, berdikari bukan saja tanpa tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip daripada cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kita kepada bantuan Negara atau bangsa lain”.Kalimat Berdiri di atas Kaki Sendiri atau disebut juga Berdikari ini berada dalam artian merdeka. Dengan mengutip kata-kata Perdana Menteri KIM Il SUNG.

Soekarno berpidato pada tahun 1947; (“In order to build a democratic state, the foundation of an independent economy of thenation must be established… Without the foundation of an independent economy, we can neither attain independence, nor found the state nor subsist”.) “Untuk membangun suatu Negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun.

Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita mendirikan Negara, tak mungkin tetap hidup”.Ekonomi berdikari ini bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri (self reliance), dan pilihan kebijakan luar negeri bebas-aktif.(Dani Fuadhillah,2010). Yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kerja sama yang sama-derajat dan saling menguntungkan.(Perpusnas)

Berdikari dalam bidang ekonomi sebagai gagasan kedua. Konsep Trisakti yang kedua ini juga tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertama “Berdaulat di bidang Politik”. Artinya dengan adanya pengakuan atas kedaulatan wilayah maka bangsa Indonesia memiliki hak pula untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada tanpa ketergantungan pada bangsa lain.

Soekarno pernah mengatakan “untuk membangun satu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun.” Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Soekarno mengemukakan bahwa ciri dari ekonomi kolonial tempo hari adalah ketergantungan dalam banyak hal, termasuk pangan, dan sebaliknya yang diutamakan oleh ekonomi kolonial adalah bahan-bahan export umumnya bahan mentah.

Dekon menghendaki perombakan ekonomi kolonial itu. Dekon dengan tegas menggariskan bahwa pertanian itu dasar, dan industri itu tulangpunggung (Mochdar Soleman,2015).

Selanjutnya setelah mengungkapan Ekonomi Berdikari dalam Trisakti bagian ketiga, Soekarno meminta meminta Bappenas dengan bantuan dan kerja sama dengan Muppenas, untuk menyusun garis-garis lebih lanjut untuk Ekonomi Berdikari.

Garis-garis lebih lanjut ini kemudian dirumuskan dalam Pola Ekonomi Perjuangan. Garis-garis Ekonomi Perjuangan tersebut telah selesai dan dilampirkan dalam Ikhtisar Tahunan tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 yang terdapat gambaran tentang Strategi Umum Pembangunan 2 tahun 1966-1968, yaitu Pra-syarat Pembangunan, dan pola Pembiayaan tahun 1966 s/d 1968 melalui Rencana Anggaran 3 tahun (Perpusnas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *