Sejarah sistem tanam paksa cultuurstelsel

Sejarah Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Latar Belakang, Tujuan, dan Dampak

Diposting pada

Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830 adalah sebuah sistem yang dipimpin oleh Van Den Bosch. Hal ini didasari karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang Jawa tahun 1825-1830 di Indonesia.

Pada tahun 1829 Van den Bosch dikirim ke Indonesia dan membuat sebuah peraturan yang mewajibkan kepada rakyat untuk menyerahkan “landrento” dalam bentuk tenaga kerja tertentu untuk menanam tanam-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Sistem Tanam paksa sendiri berasal dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berhutang sewa tanah kepada pemerintah, apabila biasanya dinilai 40% yang berasal dari hasil panen desa. Van Den Bosch memerintahkan untuk setiap desa menyisihkn sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa seperti kopi, nila, dan tebu.

Tujuan utama diadakannya Cultuurestelsel atau tanam paksa yang berada di bawah pimpinan Van Den Bosch ini, yakni untuk mengisi uang kas pemerintahan yang kososng, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan. Van Den Bosch memerintahkan untuk setiap desa menyisihkn sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa seperti kopi, nila, dan tebu.

Dalam pelaksanaannya, penduduk dipaksa untuk menggunakan tanah garapan minimal seperlimanya dan menyisihkan sebagian hari yang biasanya untuk bekerja untuk dapat bekerja kepada pemerintah. Melalui pemberlakuan Culturestelsel ini dinilai dapat membantu mengisi kekosongan uang kas Belanda sehingga dapat menambah keungan Belanda. Namun,pada pemberlakuannya terdapat berbagai pertentangan dari masyarakat.

Latar Belakang Munculnya Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Motif utama sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pata tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang Jawa tahun 1825-1830 di Indonesia, sehingga Gubernur Jendral Van Den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah Belanda.

Pada tahun 1829 Van den Bosch dikirim ke Indonesia dan membuat sebuah peraturan yang mewajibkan kepada rakyat untuk menyerahkan “landrento” dalam bentuk tenaga kerja tertentu untuk menanam tanaan-tanaman ekspor yang laku di Eropa.

Selain itu, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan. Dengan cara itu, maka desa akan dapat membayar hutang pajak tanahnya dari hasil panen desa tersebut. Jika hasil penjualan panen tersebut lebih banyak dari pajak tanah yang harus dibayar, maka desa tersebut akan menerima kelebihannya. Akan tetapi jika kurang, desa tersebut masih harus membayar kekurangannya tersebut dari sumber-sumber lain. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834 No. 22, lebih kurang 4 tahun setelah pelaksanaan system taman paksa. Ketentuan pokok system tanam paksa, antara lain:

  1. persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman dagang yang dapat dijual dipasaran Eropa.
  2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
  5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat
  6. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekuranganrajinan atau ketekunanpada pihak rakyat.
  7. Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen dan pengangkutan tanamantanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tujuan dan Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cultuurestelsel)

Tujuan Cultuurstelsel

Tujuan utama diadakannya Cultuurestelsel atau tanam paksa yang berada di bawah pimpinan Van Den Bosch ini, untuk mengisi kas pemerintahan yang kososng, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Melalui diterapkannya Cultuurestelsel di Jawa, dapat memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasar dunia sehingga pulau Jawa dapat menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, dan memberikan keuntungan yang dapat meberikan keuntungan bagi keuangan Belanda.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Van Den Bosch menganjurkan untuk menanam berbagai jenis komoditas, seperti kopi, gula, nila, tembakau, lada, kayumanis, jarak, dan masih banyak lagi, sehingga hal tersebut dapat membantu menambah kas Belanda. Aset tanam paksa ini memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda dari tahun 1835 sampai 1940. Sehingga melalui Cultuurestelsel berhasil memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda.

Pelaksanaan Cultuurstelsel

Gubernur Van Den Bosch pada tahun 1830 tiba di Jawa sebagai Gubernur  Jendral  yang baru serta memperknalkan cultuurstelsel kepada masyarakat. Pelaksanaan Cultuurestelsel sendiri yaitu, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditas ekspor (khususnya tebu, kopi dan, nila).

Selanjutnya hasil dari penanaman tersebut akan dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh Belanda. Maka dengan hal itu, desa akan dapat melunasi hutang pajak tanahnya. Gubernur Van Den Bosch memiliki pemikiran bahwa 20 persen (kelak 33 persen) dari hasil panen tersebut akan cukup memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Jika pendapatan desa dari hasil penjualan hasil panen tersebut lebih banyak yang dibayar kepada pemerintah dari pada pajak tanah yang harus dibayarkan, maka desa tersebut akn menerima kelebihannya. Namun apabila kurang, desa tersebut harus membayarkannya dari sumber-sumber lainnya.

Namun, perencanaan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaanya dimana pada kenataannya yang wajib menanam tanaman ekspor adalah rakyat, namun pada berabad-abad itu sebenarnya hanya melakukan loyalitas kepada pemimpin tradisionalnya, diantaranya Bupati, melalui aparat birokrasi tradisional yang rendah. Dalam pelasanaan tanam paksa ini terdapat beberapa aturan yang tertera dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, Nomor 22 yang dialankan sejak muainya sistem tanam paksa yang berbunyi diantaranya:

  1. Segala persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
  2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman daganan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak.
  5. Tanaman yang ditanam dan dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan, wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, apabila nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir tersebut melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada rakyat.
  6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikitnya jika kegagalan tersebut bukan disebabkan karena kurang rajin atau ketekunan rakyat.
  7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala atau petinggi mereka, sedangkan pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman dagangan berjalan dengan baik dan tepat pada waktuya.

Sistem Tanam paksa sendiri berasal dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berhutang sewa tanah kepada pemerintah, apabila biasanya dinilai 40% yang berasal dari hasil panen desa. Van Den Bosch memerintahkan untuk setiap desa menyisihkn sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa seperti kopi, nila, dan tebu. Dalam pelaksanaannya, penduduk dipaksa untuk menggunakan tanah garapan minimal seperlimanya dan menyisihkan sebagian hari yang biasanya untuk bekerja untuk dapat bekerja kepada pemerintah.

Melalui tanam paksa ini, desa dapat melunasi hutangnya kepada pemerintah. Dalam hal ini rakyat justru menjadi sapi peraha yang tidak memiliki otoritas untuk menetapkan hasil panen tanamannya. Selain itu juga adanya sikap para kepala desa yang menjadi kaki tangan Belanda sehingga seenaknya menetapkan kebijakan lahan penduduk yang digunakan untuk menanam tanaman wajib.

Pelaksanaan tanam paksa yang dipimpin oleh Van Den Bosch ini telah menyimpang jauh dari apa yang sudah seharusnya ditetapkan oleh Belanda dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, Nomor 22. Hal ini membuat rakyat khususnya petani semakin menderita. Beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah belanda yaitu:

  1. Pemberlakuan sistem cultuur procenten yaitu bonus untuk para pegawai pemerintahan Belanda yang mampu menyerahkan pajak dengan jumlah lebih banyak. Hal ini menyebabkan para pegawai Belanda berlomba-lomba untuk memeras rakyat demi mendapatkan keuntungan yang besar.
  2. Pegawai pemerintah Belanda dapat mengambil lebih dari seperlima tanah rakyat serta dapat memilih tanah yang subur untuk ditanami. Hal ini tudak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, Nomor 22 yang mana Belanda hanya mengambil seperlma tanah rakyat.
  3. Kewajiban bagi rakyat yang tidak memiliki tanah dengan bekerja di pabrik dan perkebunan sering melewati batas ketentuan. Batas ketentuan yang ditetapkan Belanda menyebutkan bahwa rakyat yang tidak punya tanah akan bekerja 75 hari dalam setahun 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Tetapi kenyataannya rakyat bekerja lebih dari 75 hari.
  4. Para petani dibebani pajak tanah dan hasil produksi yang berlebih tidak dikembalikan serta gagal panen dan kerusakan ladang akan dibebankan pada petani..

Golongan humanis berpendapat bahwa sistem tanam paksa harus segera dihapuskan karena dinilai telah menindas dan menyengsarakan penduduk. Sedangkan pendapat golongan kapitalis bahwa sistem tanam paksa tidak mencipktakan sistem ekonomi yang sehat.

Hingga akhirnya pemerintah Belanda mengembalikan kekuasaan mereka dan menerapkan prosentase yaitu hadiah bagi para petugas yang berhasil memberikan hasil tanaman melebihi hasil yang ditentukan. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan korupsi dan penyelewengan yang merugikan rakyat. Hingga pada 1870 kebijakan tanam paksa digantikan dengan kebijakan Liberal.

Dampak Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Cultuurstelsel yang dijalankan oleh Van Den Bosch sejak tahun 1830 membawa berbagai pengaruh bagi kehidupan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang, baik pengaruh positif maupun negatif. Apabila dilihat di atas kertas culturstelsel tidak terlalu membebani rakyat.

Namun, apabila dilihat dari pelaksanaannya, pihak belanda akan lebih banyak mendapatkan dampak keuntungan dari dilaksanakannya sistem tanam paksa. Sedangkan pihak indonesia yaitu rakyat khususnya, para petani akan lebih banyak mendapatkan dampak negatif dari pelaksanaan tanam paksa ini, seperti turunnya perekonomian dan kesejahteraan hidup mereka. Namun, dari banyaknya dampak negatif yang diterima, masih terdapat dampak positif yang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem tanam paksa:

  1. Penanaman tanaman ekspor seperti kopi, teh, tembaga, indigo menyebabkan terganggunya kegiatan penanaman padi. Hal ini dikarenakan persiapan lahan untuk tanaman kopi biasanya bertabrakan dengan waktu penanaman padi. Tanaman ekspor pada masa cultuurstelsel dibagi menjadi dua kategori yaitu tanaman tahunan dan tanaman keras. Tanaman keras seperti kopi, teh dan lada tidak dapat ditanam bergiliran dengan padi, sedangkan tanaman tahunan seperti tebu, nila, dan tembakau ditanam di sawah bergiliran dengan padi.
  2. Penanaman tebu sangat memberatkan para petani karena tanaman ekspor tersebut membutuhkan pengairan dalam jumlah yang sangat besar. Penanaman tebu memerlukan debit air dalam jumlah yang sangat besar, hampir sama halnya dengan tanaman padi. Sehingga tanaman tebu ditanam berdasarkan pada sistem sewa desa yang feodal. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah belanda lalu menerapkan sistem giliran, maksudnya tanaman tebu ditanam bergiliran dengan tanaman padi di sawah setiap 18 bulan.
  3. Munculnya bencana kelaparan secara beruntun sejak 1840 serta wabah penyakit yang terjadi dimana-mana sehingga angka kematian pada saat itu meningkat drastis. Bencana kelaparan menimbulkan banyak korban jiwa akibat terjadi kegagalan panen dan beban pajak yang memberatkan rakyat, bencana ini terjadi di daerah Cirebon pada 1843, di Demak pada 1849 dan di Grobongan pada 1850. Berbagai kerugian yang ditimbulkan dari sistem ini mendorong para golongan liberal seperti Baron Van Hoevel dan Douwes Dekker melaui tulisannya yang berjudul Max Havelaar untuk bersuara dan menentang pelaksanaan culturstelsel.
  4. Sawah dan ladang milik rakyat menjadi tidak terurus dengan baik karena rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor untuk pemerintah Belanda. Sehingga sawah dan ladang milik rakyat tidak menghasilkan panen yang layak

Selain dampak negatif yang memberatkan dan menyengsarakan rakyat, kebijakan cultuurstelsel juga memiliki beberapa dampak positif bagi rakyat Indonesia:

  1. Pembangunan fasilitas atau sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tanam paksa seperti dibangun waduk-waduk dan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta membangun sarana transportasi untuk memperlancar distribusi tanaman ekspor. Seperti dibangunnya jalan kereta api dan diadakannya perbaikan jalan darat.
  2. Dibangunnya sarana sosial seperti dikembangkannya lembaga pendidikan untuk rakyat. Sebenarnya tujuan dari dibangunnya lembaga pendidikan ini adalah untuk mendidik juru tulis dan pamong.
  3. Kebijakan culturstelsel mengenalkan pada rakyat indonesia tentang berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
  4. Muncul tenaga kerja ahli dalam bidang selain pertanian yaitu terkait dengan perkebunan dan per perpabrikan di pedesaan
  5. Meningkatnya jumlah uang yang beredar di perdesaan mengakibatkan tumbuhnya perdagangan di pedesaan.

Sumber:

Hermawati, M. (2013, Januari 1). Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 1, 64-70.

Sondarika, W. (2019). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. Jurnal Artefak, 1, 59-66.

Yuliati. (2013). Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa. Jurnal Sejarah dan Budaya, 1, 96-102. Yusuf Perdana, H. S. (2019, July-August 2). Dinamika Industri Gula Sejak Culturestelsel Hingga Krisis Malaise Tahun 1830 – 1929. Jurnal Program Studi Pendidika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *