red rose flowers bouquet on white surface beside spring book with click pen and cup of cofffee
Photo by Lum3n on Pexels.com

Pancasila sebagai Dasar Negara: Pengertian, Kedudukan, dan Implementasi

Diposting pada

Sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam pancasila maka dalam pangertian ilnilah pancasila berkedudukan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan sekaligus Asas Persatuan dan Kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Pancasila adalah jiwa raga seluruh rakyat Indonesia, yang memberikan kontribusi atau kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang makin baik untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya tidak menjlaskan apa itu pancasila, tetapi lebih merujuk pada apa status, kedudukan, termasuk fungsi pancasila itu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pancasila sebagai dasar negara merupakan status atau kedudukan pancasila.[1]

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara

Dr. Winarno menjelaskan dalam buku Pancasila dan UUD NRI 1945 ada tiga tingkatan dalam menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:[1]

  1. Sebagai dasar negara yang bersifat abstrak-universal seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.,
  2. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif seperti tercantum pada batang tubuh UUD 1945.,
  3. Sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus-konkrit seperti terdapat pada UU, PP, Peraturan Presiden, dan sebagainya.

Makna Pancasila sebagai dasar negara yakni Pancasila dalam pengertian yang abstrak, umum, universal. Pengertian ini dielaborasi oleh Notonegoro (1982:42-43) yang pada prinsipnya bermakna kesesuaian sifat dan keadaaan negara dengan hakikat tiap Pancasila. Nilai yang abstrak, umum, universal, dari Pancasila tersebut ialah Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Jadi, makna Pancasila sebagai dasar filsafah negara dalam pengertaian umum, abstrak, universal dapat dirumuskan sebagai berikut.[2]

  1. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan – keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat Tuhan.

2. Sila Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab)

Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan – keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat manusia.

3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)

Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan – keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat satu.

4. Sila Keempat (Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan)

Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan – keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat rakyat.

5.Sila Kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan – keadaan dari dan di dalam negara kita dengan hakikat adil.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dan menjadi pandangan hidup bangsa.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Prof. Dr. Hamid Darmadi, M.Pd dalam buku Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu bangsa, berpendapat bahwa[1] Pancasila sebagai dasar negara artinya kedudukan Pancasila dijadikan landasan setiap aspek penyelenggaraan negara dan segala peraturan perundangan negara, pemerintah, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terdapat pada rumusan Pancasila Dasar Negara otentik dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Ketetapan MPRS No.5 tahun 1966 dengan dilengkapi Ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 yang terkenal dengan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”.

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam kedudukanya sebagai norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) negara, dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam negara Indonesia.

Untuk dapat memahami arti Pancasila sebagai dasar negara berikut beberapa pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa:[2]

1. Muhammad Yamin : Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

2. Notonegoro : Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

3. Ir. Soekarno : Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Dari pengertian para pendiri bangsa itulah dapat dipahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai tulisan yang tidak ada arti. Tetapi Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sejak dulu sebelum bangsa Indonesia ini berdiri. Kemudian Pancasila itulah dijadikan sebagai dasar negara atupun sebagai acuan dalam ketatanegaraan Indonesia yang di implementasikan dengan konstitusi yang didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan untuk menjalankan negara ini.

Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Teori Stuffen dari Habs Kelsen menggambarkan hubungan pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk piramida dimana puncaknya adalah pancasila dan yang ada di bawahnya alah Pembukaan UUD 1945, Pasal-Pasal UUD 1945, dan rakyat. Maknanya Pancasila adalah jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita hukum Indonesia menjadi norma dasar penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara terdapat pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasakan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dilihat dari keberadaan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi pokok sebagai dasar hukum yang pada hakikatnya sumber dari sumber hukum di Indonesia seperti yang tercantum pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978) berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat formal dan  material. Bersifat formal maksudnya tercantumnya unsur-unsur Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat. Pembukaan UUD mempunyai kaidah pokok yang memiliki dua kedudukan.

  1. Sebagai dasar, yang memberikan faktor mutlak bagi ketertiban hukum Indonesia.
  2. Memasukkan diri dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 berbeda dengan Pasal-Pasal UUD 1945 karena dijiwai oleh Pancasila dan mempunyai kedudukan tersendiri akibatnya kedudukan Pancasila menjadi lebih kuat sebagai norma dan dasar hukum tertinggi yang mutlak.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 secara material merujuk pada isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 disebut kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis namun kedudukannya bukan sebagai landasan pokok hukum.

b. Pancasila Dalam Pasal UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dan dijadikan pandangan hidup bangsa yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Karena pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 saling berkaitan, sehingga penjabaran pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila ke dalam pasal-pasal menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi sumber hukum bangsa Indonesia.

Menurut Ngadino Surip, pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pokok pertama berintikan ‘Persatuan’ yaitu “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’ yaitu “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”

3.  Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’  yaitu “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.”

4. Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa ‘, yaitu ‘Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’.  (Surip, Ngadino. 2015. Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi. Yogyakarta: Andi)

Pokok-pikiran di atas yang bersumber dari Pancasila memiliki cita-cita moral rakyat yang luhur yang diabadikan dalam pembukaan UUD 1945 yang secara langsung memiliki hubungan kausal dengan pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, penjabaran Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD 1945 memuat dua bagian pasal secara umum, yaitu sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dan penduduknya.

c. Pancasila Dalam Kebijakan Negara

Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila yang berjumlah empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara Indonesia. Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik

Menurut Kaelan (2000:238) bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.

Sistem politik yang berkembang di Indonesia adalah sistem yang memerhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Sehingga kebijakan politik di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan memerhatikan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kebijakan Negara Dalam Bidang Ekonomi

Sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia dilandasi pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Menurut Ngadino Surip (Surip, Ngadino: 2015) pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini menjadi dasar bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dalam kehidupan ekonomi nasional.

3. Kebijakan Negara Dalam Agama, Sosial, & Budaya

Pokok-pokok pikiran Pancasila yang diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang agama, sosial, dan budaya menunjukkan bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan Negara dalam mengembangkan bidang kehidupan agama, soial, dan budaya Indonesia yang baik dan beradab sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila.

d. Kebijakan Negara Dalam Pertahanan Dan Keamanan

Pokok pikiran ketiga Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Ngadino Surip (Surip, Ngadino: 2015). implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dengan demikian, hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 paling tinggi kedudukannya di Indonesia. Hukum harus ditegakkan untuk mengatur ketertiban warga negara demi melindungi warga negara. Perlindungan terhadap warga negara sebagai indikator penting pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan dan keamananan yang sesuai dengan pokok- pokok pikiran Pancasila.


[1] Prof. Dr. Hamid Darmadi, M.Pd. Eksistensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai pemersatu bangsa. 2017. Bandung : Alfabeta. Hlm 85

[2] Tim Penyusun MKU Universitas Brawijaya. Modul Pancasila. Malang: Universitas Brawijaya. 2016. Hlm 60-61.


[1] Dr. Winarno Narmoatmojo, M.Si., dkk. Pancasila & UUD NRI 1945. 2014. Yogyakarta: Ombak. Hlm 11.

[2] Dr. Winarno Narmoatmojo, M.Si., dkk. Pancasila & UUD NRI 1945. 2014. Yogyakarta: Ombak. Hlm 11-12.


[1] Dr. Winarno Narmoatmojo, M.Si., dkk. Pancasila & UUD NRI 1945. 2014. Yogyakarta: Ombak. Hlm 1.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *