kehidupan politik kerajaan demak

Kehidupan Politik Kerajaan Demak

Diposting pada

Kerajaan Demak merupakan kerajaan islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah (1478-1518) pada tahun 1478.

Raden Patah merupakan bangsawan dari Kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai adipati kadipaten Bintaro, Demak.

Namun, kekuasaannya sebagai Kerajaan Islam pertama yang berdirinya disokong oleh wali songonini hanya bertahan selama tiga kekuasaan saja.

Sultan pertamaanya adalah Raden Patah yang merupakan keturunan Kerajaan Majapahit Brawijaya V kemudian diteruskan oleh anaknya Pati Unus dan Sultan Trenggona.

Tiga tingkatan kekuasaan Demak harus berakhir karena meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Ia sebelumnya merupakan Adipati Parang, kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang. Nama kecil Sultan Hadiwijaya adalah Jaka Tingkir.

Jaka tingkir atau Hadiwijaya merupakan putra dari Kebo Kenanga alias Ki Ageng Pengging, cucu bupati Jayaningrat di Pengging, Jayaningrat adalah bupati bekas wilayah Majapahit di Pengging di daerah Surakarta dan Menantu Raja Majapahit Prabu Wikrama Wardhana.

Jadi, Jayaningrat adalah ipar Arya Damar di Palembang.  Jaka Tingkir juga pembesar bawahan Demak dari kronik Tionghoa.

Berakhirnya kesultanan Demak pada tahun 1546 akibat perebutan tahta di antara keturunannya.

Demak bertahan hanya selama 68 tahun atau 71 tahun jika dihitung dari tahun Demak dibangun.

Pemerintahannya kemudian dipindah ke Pajang sebelah barat kota Surakarta Sekarang.

Berakhir pula kekuasaan Maritim di Tanah Jawa sebab pemerintahan Pajang terletak di pedalaman yang tidak memiliki armada dan tidak pula menguasai pelabuhan.

Pola pergantian Tahta dan polemik yang menyertai perpindahan wilayah kesultanan membuat penulis tertarik mengupas penelitian ini.

Dalam permasalahan peralihan kekuasaan Demak ke Pajang tentu saja melibatkan strategi dan intrik politik diantara banyak pihak.

Adapun peralihan kekuasaan dari Demak ke Pajang membawa beberapa dampak secara politik maupun social. Dalam bidang politik yaitu beralihnya suatu kerajaan yang bermisi Maritim menjadi Kerajaan yang Agraris.

Sedangkan peralihan berikutnya adalah peralihan Aliran Agama dari Syari’at menuju Kejawen.

Kehidupan Politik Kerajaan Demak

Di Kerajaan Demak, ulama menduduki posisi utama, bukan saja dalam bidang keagamaan tetapi juga bidang sosial-politik dan budaya dalam bidang keagamaan.

Ulama adalah penafsir yang sah atas doktrin Islam dan dalam bidang sosial politik dan budaya ulama merupakan elit sosial, kedudukan yang disandangnnya sejalan dengan perannnya di bidang keagamaan.

Karena itu, seperti terekam dalam sejarah, ulama juga memainkan peran menentukan dalam perubahan dan perkembangan politik dalam komunitas muslim.

Dinamika politik yang berlangsung di pusat kekuasaan Islam hampir senantiasa melibatkan ulama, karena posisi strategis yang mereka duduki.

Adapun lembaga yang diduduki oleh ulama pada masa kerajaan Demak adalah Lembaga penghulu.

Lembaga ini merupakan basis keterlibatan politik ulama dalam kesultanan Demak.

Sumber lokal menuturkan bahwa Raden Fatah, raja pertama kesultanan Demak mengangkat Pangeran Bonang sebagai penghulu kesultanan.

Pada masa kerajaan Demak, peran penghulu tidak hanya sebatas pada bidang administrasi keagamaan, tetapi juga sebagai penasihat spiritual raja, mereka memiliki pengaruh besar, tidak saja di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang politik.

Selain itu pengangkatan ulama sebagai penghulu berkaitan dengan usahanya untuk mendapatkan legitimasi agama guna membangun kekuasaan.

Hal ini dapat dimengerti karena Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang sebagian besar anggota masyarakatnya masih dipengaruhi kepercayaan dan praktek keagamaan pra-islam.

Dalam suasana demikian legitimasi keagamaan mutlak diperlukan guna mendukung kebaradaan suatu sistem politik.

Sultan Fatah menerapkan strategi khusus melalui kekuasaan yag dimilikinya dalam rangka mensukseskan dakwah Islam, terutama ketika Sultan Fatah sudah mampu mengalahkan dan merebut Majapahit dari Girindra Wardhana.

Dalam hal ini, Sultan Fatah membagi wilayah inti Kerajaan Majapahit sesuai hierarki pembagian wilayah negara bagian yang ada pada saat itu yang meliputi sembilan wilayah, yaitu: Trowulan, Daha, Blambangan, Mataram, Tumapel, Kahuripan, Lasem, Wengker, dan Pajang.

Sultan Fatah mengirimkan para ulama ke sembilan wilayah dimaksud untuk menyebarkan dakwah Islam.

Model dakwah yang diterapkan Sultan Fatah diawali dengan pengenalan ajaran Islam secara persuasif yang berorientasi pada penanaman aqidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Para ulama-umara mengedepankan metode al-hikmat, yaitu kebijaksanaan yang diselenggarakan secara spektakuler sebagaimana yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan pergelaran wayang dan gamelan sekatennya dimana syarat menontonnya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahdata (syahadatain).

Kolaborasi ulama umara ini juga mampu menciptakan alat kemakmuran yang dapat melipatgandakan produksi ekonomi serta mempermudah hidup dan menghemat waktu.

Masjid Agung Demak merupakan cikal bakal bersatunya kaum muslim di tanah Jawa dibawah kepemimpinan Raden Fatah berdasarkan nasehat dari Sunan Kalijaga yang juga ahli dalam Ilmu Politik.

Banyak para pedagang yang berlabuh dan singgah di wilayah pelabuhan Demak dan beramai-ramai bersilaturahmi terutama kepada para wali yang menjadi penasehat Kesultanan Demak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *